Marak Berita Kebocoran Data Negara, Menkominfo Mengelak Itu Bukan Tugas Kominfo Tapi BSSN

AllvertaGlobal  – NewsTech – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) “Johnny G Plate” mengatakan kalau kebocoran data dan penyerangan siber yang terjadi belakangan ini bukan masuk pada wilayah wewenang Kominfo. Hal tersebut di ungkap pada saat rapat yang dihadiri langsung  Menkominfo.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (7/9/2022) Menkominfo mengatakan lembaga yang mengurusi serangan siber yang terjadi itu ranah milik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Anggota Komisi I DPR mencecar Menkominfo akibat maraknya kebocoran data pribadi yang terjadi dalam waktu berdekatan, kebocoran terbaru diduga 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar diperjualbelikan di forum breached.to oleh akun Bjorka.

“Saya minta waktunya sedikit untuk meminta menyampaikan pertanyaan siber dan kebocoran data. Kominfo selalu dan akan terus koordinasi lintas kementerian lembaga, dalam rangka penanganan atas serangan siber,” ujar Menkominfo.

Bacaan Lainnya

Johnny berkata kalau Kominfo hanya bisa bekerja di payung hukum yang tersedia dan aturan yang tersedia, tidak bisa bekerja melampaui kewenangan, apalagi menabrak tugas pokok fungsi (tupoksi) lembaga atau institusi lainnya.

Kemudian ia melanjutkan dengan menyampaikan PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, kalau urusan serangan siber itu bukan kewenangan dari kominfo.

Berita Trending :

Didemo Massa Buruh dan Mahasiswa, Jokowi Pilih Tetap di Istana Bogor

“Sehingga semua pertanyaan tadi yang disampaikan dalam kaitan dengan serangan siber, kami tentu tidak bisa menjawab untuk dan atas nama BSSN. Selama ini kenapa kami menjawab? Kami menjawab ini semuanya agar publik mengetahuinya, tapi bukan menjadi domain dan tugasnya Kominfo dalam kaitan hal-hal teknis serangan siber, karena serangan siber sekali lagi domain BSSN,” tukasnya.

Kendati begitu, Johnny menyebutkan adapun rentetan tugas-tugas dari Kominfo terkait serangan siber yaitu memastikan kepatuhan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Apabila tidak patuh dengan aturan yang berlaku, maka dikenakan sanksi.

“Untuk meneliti compliance-nya, maka kami lakukan audit yang dalam hal ini kewenangan masih terbatas payung hukum yang ada. Mudah-mudahan dengan tambahan payung hukum baru UU PDP akan memberikan model-model sanksi,” ucapnya.

Berita Populer : 

Ponpes Gontor Akui ada Santri Meninggal Karena Penganiayaan

Dari kasus yang sudah terjadi saat ini. menkominfo tersebut sepenuhnya menyatakan dukungan untuk peningkatan kemampuan, teknis yang ada pada BSSN

“Agar bisa segera dan dengan cepat menjaga dan mendampingi penyelenggara sistem elektronik agar terhindar serangan siber, atau mampu mengatasi serangan siber,” kata Johnny.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.